You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas KUKMP Ingin Pelaku Usaha Jaga Kualitas Produk
photo Doc - Beritajakarta.id

Dinas KUKMP Ingin Pelaku Usaha Jaga Kualitas Produk

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta menginginkan agar para pelaku usaha yang bergerak dalam industri makanan dan minuman membentuk tim internal pengawasan produk untuk menjaga kualitas.

Menumbuhkan kepercayaan konsumen,

Kepala Dinas KUKMP DKI Jakarta, Adi Ariantara mengatakan, tim tersebut secara rutin bertugas memeriksa izin peredaran, masa kedaluwarsa, dan kondisi kemasan produk mereka di pasaran.

"Pengawasan kualitas produk yang dijual sangat penting, itu bisa semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kalau konsumen sudah merasa senang, otomatis produk itu akan laku," ujarnya, Rabu (8/5).

Dinas KUKMP Lakukan Pengawasan Produk Makanan dan Minuman

Menurutnya, setiap produsen memiliki kewajiban menyediakan barang yang bermutu dan berkualitas. Sehingga, konsumen juga akan lebih terlindungi dan bisa mengonsumsi makanan maupun minuman sehat.

"Kalau quality control itu untuk internal. Kewajiban mereka menyediakan barang bermutu karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat dengan para produsen," terangnya.

Ia menambahkan, dalam rangka perlindungan konsumen Dinas KUKMP rutin melakukan pengawasan barang beredar, termasuk produk makanan dan minuman.

"Prinsipnya kami melakukan pembinaan. Kalau ada temuan pelanggaran tentu ada sanksi yang diberikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12733 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1423 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1423 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1378 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1070 personBudhi Firmansyah Surapati